Pada hari Rabu, 22 Januari 2025, Sulasi Rongiyati resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara (Untar) setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Implikasi dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak-Hak Keperdataan”. Sidang promosi doktoral ini berlangsung di Auditorium Kampus I Untar.
Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Untar Prof. Dr. Amad Sudiro, SH., M.H., M.M., M.Kn. yang bertindak sebagai Ketua Sidang. dan anggota penguji Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum. | Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. | Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. | Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. | Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M. | Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., MA.
Dalam penelitiannya, Sulasi membahas dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hak-hak keperdataan serta tindak lanjutnya dalam pembentukan atau perubahan undang-undang (UU). Putusan MK berperan dalam melindungi hak ekonomi masyarakat di bidang agraria, mengembalikan hak individu dalam hukum keluarga sesuai HAM, dan memberikan kepastian hukum dalam hukum perjanjian. Tindak lanjutnya dapat berupa revisi UU, peraturan pelaksana, atau eksekusi oleh lembaga peradilan, dengan prioritas lebih tinggi jika menyangkut masyarakat adat, tetapi sering diabaikan jika terkait kepentingan tertentu. Implementasi putusan MK idealnya dilakukan dengan melihat sistem norma secara keseluruhan, dan pencantuman judicial order dalam putusan dapat mendorong kepatuhan terhadap keputusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, pelaksanaan putusan MK masih bergantung pada kemauan politik Pemerintah dan DPR.
Perolehan gelar doktor ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Sulasi, menjadi Doktor Ilmu Hukum ke-44 di Universitas Tarumanagara. Dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00. Sulasi berhasil menorehkan prestasi gemilang dan menambah daftar panjang lulusan berprestasi yang telah dihasilkan oleh Universitas Tarumanagara. Keberhasilannya diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan bagi Indonesia. (MM/IA)