Prof. Dardji Darmodihardjo: Peletak Dasar Filsafat Hukum Pancasila

Prof. Dr. Dardji Darmodihardjo, S.H. adalah salah satu tokoh sentral dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan filsafat hukum, pendidikan hukum, serta pembentukan dasar hukum nasional. Pemikiran-pemikirannya telah memberikan dampak yang besar terhadap arah pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam upaya membentuk sistem hukum yang tidak hanya bersumber pada tradisi hukum barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai akademisi dan pemikir hukum, Prof. Dardji memiliki pemahaman mendalam mengenai pentingnya membangun hukum nasional yang berakar pada filsafat Pancasila. Ia percaya bahwa hukum di Indonesia tidak boleh sekadar menjadi transplantasi dari sistem hukum asing, tetapi harus tumbuh dan berkembang dari nilai hidup negara Indonesia yang khas. Pemikiran ini menjadi dasar kuat dalam menggagas konsep hukum nasional yang bersifat integratif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Latar belakang akademik dan karier: Prof. Dardji Darmodihardjo memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), dan kemudian melanjutkan studi doktoralnya di bidang filsafat hukum. Ia dikenal sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjadi pelopor dalam memperkenalkan mata kuliah filsafat hukum secara sistematis di lingkungan perguruan tinggi hukum di Indonesia.

Selain menekuni dunia akademik, Prof. Dardji juga aktif dalam perumusan kebijakan hukum nasional. Ia pernah menjadi anggota Tim Penyusun Rencana Undang-Undang, serta terlibat dalam berbagai lembaga konsultatif hukum dan badan legislatif, sehingga pemikirannya tidak hanya berkembang dalam ruang teoritik, tetapi juga terimplementasi dalam praktik hukum negara.

Pemikiran hukum : pancasila sebagai sumber tertinggi hukum nasional

Salah satu kontribusi terpenting Prof. Dardji adalah pengangkatannya atas Pancasila sebagai dasar filsafat hukum nasional Indonesia. Menurutnya, Pancasila tidak sekadar menjadi dasar negara secara normatif, melainkan harus dijadikan sumber utama dalam pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum—baik undang-undang maupun kebijakan hukum lainnya—harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Ia menekankan bahwa hukum nasional harus menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar etika hukum, Prof. Dardji secara tidak langsung menolak pendekatan hukum yang positivistik semata, yang hanya menekankan legalitas formal tanpa mempertimbangkan substansi nilai dan moralitas yang hidup dalam masyarakat.

Kontribusi terhadap filsafat hukum Indonesia

Dalam filsafat hukum, Prof. Dardji dikenal menjadi salah satu akademisi yang produktif menulis dan membimbing generasi muda hukum dalam memahami keterkaitan antara hukum dan filsafat. Karyanya yang dikenal banyak orang, Pokok-pokok Filsafat Hukum, telah menjadi salah satu buku wajib dalam studi hukum di Indonesia. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan berbagai aliran filsafat hukum—dari naturalisme hingga positivisme—namun selalu mengarahkan pembaca untuk kembali pada konteks hukum Indonesia yang unik.

Ia mendorong lahirnya pemikiran hukum progresif yang tidak terjebak pada doktrin kaku, melainkan responsif terhadap perubahan sosial dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam pandangannya, hukum harus menjadi alat pembebas, bukan alat penindas; hukum harus berpihak pada rakyat kecil, bukan sekadar menjamin kepastian bagi kelompok elite.

Etika hukum dan pendidikan hukum berbasis karekter

Selain menyoroti pentingnya filsafat hukum, Prof. Dardji juga dikenal menjadi tokoh yang menekankan pentingnya etika hukum dan pendidikan hukum yang bermoral. Ia mengkritik keras praktik pendidikan hukum yang terlalu teknokratis dan kurang menanamkan nilai-nilai moral kepada mahasiswa-mahasiswi hukum. Menurutnya, seorang sarjana hukum bukan hanya dituntut cakap secara intelektual, tetapi juga harus memiliki karakter luhur, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Pendidikan hukum, dalam pandangan Prof. Dardji, seharusnya melahirkan praktisi dan akademisi yang mampu menjadi penjaga moralitas bangsa, bukan sekadar menjadi pelaku sistem yang korupsi. Oleh karena itu, beliau secara konsisten menanamkan tentang pentingnya profesionalisme yang etis dan humanistik dalam dunia hukum.

Warisan dan relevansi pemikiran

Warisan pemikiran Prof. Dardji Darmodihardjo tetap relevan hingga hari ini, terutama di tengah dinamika hukum nasional yang sering kali menghadapi tantangan etika dan keberpihakan terhadap keadilan. Gagasan tentang hukum berbasis Pancasila, pendidikan hukum yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan, serta pentingnya pendekatan hukum yang holistik dan bermoral menjadi refleksi penting dalam pembangunan hukum Indonesia yang demokratis dan berkeadaban. Prof. Dardji telah menegaskan bahwa hukum Indonesia tidak cukup hanya dengan meniru atau mengikuti sistem hukum barat. Indonesia membutuhkan hukum yang hidup, berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan menjunjung tinggi keadilan sosial dan martabat manusia. Pemikirannya menjadi salah satu fondasi utama dalam upaya menuju sistem hukum nasional yang mandiri, adil, dan berkarakter Indonesia. (MA/GI)

Berita Terbaru

Agenda Mendatang

 

1

Januari

Tahun Baru 2026 Masehi

16

Januari

Isra Mi’raj

16-17

Februari

Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

8

Maret

Workshop Penyusunan Artikel dan Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Terindeks Scopus

15

Maret

Workshop “From Idea to Article”

18-19

Maret

Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948

20-24

Maret

Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah

3

April

Wafat Yesus Kristus

5

April

Kebangkitan Yesus Kristus

7

April

Webinar Kebaruan (Novelty)

1

Mei

Hari Buruh Internasional

4

Mei

Kuliah Dosen Tamu “Bukan Sekedar Damai: Seni Negosiasi dalam Sengketa Hukum”

8

Mei

Webinar Proposal The Legality of Iran Closure The Strait of Hormuz and its Impact on International Trade

14-15

Mei

Kenaikan Yesus Kristus

22

Mei

Webinar Legal Transplantation and Law Reform: Navigating The Gap Between Theory and Practice

27-28

Mei

Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah

29

Mei

Webinar The Status and Treatment of Merchandt Vessels In Situations of War

31

Mei

Hari Raya Waisak 2570 BE

1

Juni

Hari Lahir Pancasila

2-4

Juni

Kunjungan Kerja dan Penandatanganan MoU di Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Malaya

6

Juni

Kuliah Umum Magister Ilmu Hukum

12

Juni

Kuliah Umum Sarjana Hukum & Seminar Perpajakan “Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pajak”

16

Juni

Tahun Baru Islam 1448 Hijriyah

30

Juni

Kunjungan Benchmarking Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngudi Waluyo ke Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

10

Juli

Seminar Nasional “Pemberesan Saham dalam Kepailitan Perseroan”

13-18

Juli

Pelatihan dan Pendidikan Mediator Bersertifikat

18

Juli

Yudisium Fakultas Hukum

25-16

Juli-Agustus

Pendidikan Keterampilan Profesi Advokat (PKPA)

31-2

Juli-Agustus

Dharmawisata dan Service Excellent Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

3-7

Agustus

Workshop Penulisan Skripsi (WPS)

12-13

Agustus

Pengenalan Kampus dan Penyambutan Mahasiswa Baru (PKKMB)

13-18

Agustus

Lomba International Moot Court Competition 2026

15

Agustus

Pengenalan Kampus dan Penyambutan Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Pascasarjana Semester Ganjil 2026/2027

17

Agustus

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

18

Agustus

Open House Orang Tua Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2026/2027

19

Agustus

Webinar “Masa Depan Tata Kelola Data di Indonesia: Sinkronisasi Regulasi, Persiapan Industri, dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi”

23-30

Agustus

International Student Exchange Programme (ISEP)

25

Agustus

Maulid Nabi Muhammad SAW

26

Agustus

Kuliah Tamu “Mengkaji Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Dunia Bisnis”

28

Agustus

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

9

September

Kuliah Tamu “Tantangan Penyelenggaraan Rumah Susun di Indonesia: Implementasi UU Nomor 20 Tahun 2011 tantang Rumah Susun”

17

September

Kuliah Tamu “Music Business di Era Digital”

12

Oktober

Guest Lecture “Explanation Ragarding Equitable Access: Islamic Economic Framework for Modern Copyright Law”

24-25

Desember

Hari Raya Natal