Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak anak. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan tersebut adalah keberadaan Pengadilan Khusus untuk Anak, yang berfungsi menangani perkara pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.
Keberadaan Pengadilan Khusus untuk Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan bahwa penanganan perkara anak harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukan perlakuan khusus demi kepentingan terbaik bagi masa depannya.
Pengadilan Khusus untuk Anak menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), yaitu penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utamanya bukan semata-mata menghukum anak, melainkan mendidik, membina, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.
Pengadilan Khusus untuk Anak memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari pengadilan umum lainnya. Salah satunya adalah bahwa proses peradilan dilakukan secara tertutup, untuk melindungi identitas dan martabat anak. Hal ini dilakukan agar anak tidak mengalami stigma sosial yang dapat merusak masa depannya. Dengan cara ini, anak tetap dapat diperlakukan dengan rasa hormat dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa adanya pengaruh negatif dari masyarakat.
Selain itu, dalam proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Penasihat hukum bertugas untuk membela hak anak selama proses hukum, sementara pembimbing kemasyarakatan memberikan arahan dan bimbingan agar anak dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-haknya.
Pengadilan Khusus untuk Anak juga memastikan bahwa hak-hak anak dijamin sepenuhnya. Anak memiliki hak juga untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk tetap bersama keluarga selama proses hukum, kecuali jika keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Perlindungan hak anak ini menjadi salah satu prioritas utama, karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik dan psikologis.
Fokus utama dari pengadilan ini adalah pendidikan dan rehabilitasi. Tujuan utama bukan untuk menghukum, melainkan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Oleh karena itu, pengadilan ini menekankan pada proses pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.
dan pentingnya, hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya yang menangani kasus anak telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani perkara anak secara profesional dan bijaksana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi masa depan anak tersebut.
Dengan berbagai ciri utama tersebut, Pengadilan Khusus untuk Anak di Indonesia berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih baik dan memadai, memberikan kesempatan bagi anak untuk tau bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan kejahatan dan dapat memperbaiki kesalahan.
Dengan hadirnya Pengadilan Khusus untuk Anak, Indonesia menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan memperbaiki diri. Sistem ini memberikan harapan dan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar serta menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. (MM)